Modal Sosial dan Potensi Kejahatan di Era Covid-19

Modal Sosial

Source: https://www.mntahar.my.id/

Oleh : Muh. Syaiful Bakhri (Kontributor Lepas)

Wabah Covid-19 telah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan segera. Wabah ini muncul secara mendadak dan dalam skala yang massif serta tidak ada satupun negara yang siap untuk menghadapinya. Krisis kesehatan muncul akibat pandemi ini dan telah menyebabkan krisis ekonomi dalam waktu yang cepat. Beberapa kebijakan pemerintah telah dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) telah menjadi era baru dimana kegiatan-kegiatan harus dilakukan dari rumah.

Beberapa perusahaan memutuskan untuk merumahkan karyawannya bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal tersebut terpaksa dilakukan karena terhentinya operasional perusahaan akibat kebijakan PSBB. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui katadata.co.id , terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu. Sementara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat terdapat 100.094 pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari 83 negara pulang ke tanah air dalam tiga bulan terakhir. CORE Indonesia memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada kuartal II-2020 mencapai 8,2% dengan skenario ringan. Sementara skenario lainnya sebesar 9,79% dalam skenario sedang dan 11,47% skenario berat. Dana Moneter Indonesia (IMF) juga memproyeksikan angka pengangguran Indonesia pada 2020 sebesar 7,5%, naik dari 2019 yang hanya sebesar 5,3%.

Menurut catatan statistik dalam Dermawan (2018) besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Semakin tinggi jumlah angka pengangguran maka akan semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas. Dengan banyaknya PHK yang menyebabkan banyak munculnya pengangguran maka apabila hal ini berlangsung lama akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai akan menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar bahkan kelompok yang rentan miskin akan dengan cepat tergolong kedalam kelompok miskin karena tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai penghasilan akibat kebijakan PSBB. Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy et al (1998) menyebutkan bahwa kesenjangan yang semakin lebar akan mempengaruhi modal sosial dan akhirnya meningkatkan kasus kriminalitas.

Lalu bagaimana kaitan modal sosial dan kriminalitas?

Modal Sosial didefinisikan oleh Coleman (1990) sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi menjadi tujuan tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sedangkan Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai karakterisktik organisasi sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama.

Dua inti modal sosial yang dikemukakan oleh Coleman (1990) dan Putnam (1993) tingkat saling percaya (mutual trust) antar masyarakat dan keterlibatan warga negara (civic engagement). Mutual trust diukur melalui respon terhadap pertanyaan mengenai sifat oportunistik seseorang dan peluang mempercayai orang lain, sedangkan civic engagement merujuk pada tingkat komitmen warga terhadap masyarakatnya yang direfleksikan melalui keterlibatannya dalam hubungan kemasyarakatan khususnya keanggotaan dalam organisasi dan kelompok.

Munculnya tindak kriminalitas yang semakin meningkat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan pemerintah dalam membebaskan napi bersyarat menjadi permasalahan baru yang pelik dan harus dihadapi ditengah pandemi Covid-19. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan keterlibatan masyarakat melalui modal sosial yang dimilikinya. Modal sosial dinilai dapat mengurangi tindak kriminalitas dan menjadi kontrol didalam masyarakat. Menurut Matsukawa dan Tatsuki (2018) modal sosial memiliki efek signifikan pada pengurangan kejahatan dan tindak kriminalitas melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada pencegahan tindak kriminalitas. Beberapa masyarakat di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini melakukan ronda malam sebagai bentuk kontrol dalam mengatasi banyaknya tindak kriminal ditengah pandemi Covid-19. Maraknya tindak kriminalitas akibat PSBB menjadikan masyarakat secara bersama-sama dan sukarela menjaga wilayahnya masing-masing meskipun tanpa imbalan apapun. Hal ini merupakan bentuk modal sosial dimana terdapat kerjasama antar masyarakat demi terciptanya kepentigan bersama yaitu untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Modal sosial yang muncul melalui kegiatan ronda malam termasuk dalam modal sosial yang mengikat (bonding social capital) dimana terdapat ikatan yang kuat antar masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayahnya.

Modal sosial ini tidak hanya didapati pada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah maju atau mapan. Dalam kelompok-kelompok yang menyandang masalah sosial dan ekonomi sekalipun, modal sosial merupakan salah satu modal yang membuat mereka menjadi kuat dan dapat melangsungkan hidupnya. Menurut  The Legatum Prosperity Index (2019) Indonesia menempati urutan ke 5 negara dengan modal sosial terkuat dari 167  negara. Hal ini menunjukan bahwa modal sosial di Indonesia menjadi modal penting dalam kehidupan bermasyarakat guna menurunkan tindak kriminalitas.

Peran Pemerintah

Dalam menjaga modal sosial yang ada di masyarakat Indonesia diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan modal sosial masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan trust (kepercayaan) melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk meningkatkan trust pada masyarakat, dalam pengambilan kebijakan pemerintah harus disusun atas dasar teknokrat baik melalui ilmuan  maupun temuan ahli sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menjadikan chaos dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat menjadikan modal sosial masyarakat menjadi solusi ditengah pandemi Covid-19. Pemerintah perlu mengarahkan modal sosial agar semakin kuat dan berdampak positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas akibat PSBB.

Sumber:

Coleman, J. 1999. Social Capital in the Creation of Human Capital. Cambridge: Harvard University Press.

Dermawan, SH. 2018. Perbedaan Penurunan Modal Sosial Di Indonesia Akibat Perubahan Masyarakat Industri Menjadi Masyarakat Informasi Pada Tingkat Kejahatan Dengan Kekerasan Dan Tingkat Pencurian Daerah Provinsi Dki Jakarta Dan Jawa Barat. ITB: Bandung

Katadata.co.id dengan judul “Wabah PHK Akibat Covid-19” , https://katadata.co.id/infografik/2020/04/18/wabah-phk-akibat-covid-19

Kennedy et al .1998. Social capital, income inequality, and firearm violent crime. Social Science. Vol. 47 No. 1, pp. 7-17

Matsukawa dan Tatsuki. 2018. Crime prevention through community empowerment: An empirical study of social capital in Kyoto, Japan. International Journal of Law, Crime and Justice. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.03.007

Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect. Vol.13

The Legatum Prosperity Index  melalui https://www.prosperity.com/rankings

About the author

Muh Syaiful Bakhri
Muh Syaiful Bakhri
Penulis Lepas

Alumni Universitas Tidar, dan sekarang sedang melanjutkan studi S2 Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan di UNS.

2 thoughts on “Modal Sosial dan Potensi Kejahatan di Era Covid-19

  1. Siapa yang bisa memastikan pandemi ini berakhir? WHO pun mengecam untuk tiap negara yang menerapkan kebijakan longgar dan herd immunity.

    1. pemerintah dilema, antara terus memberi waktu terhadap penangan covid, dengan berusaha mengelola ekonominya..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *