The New Normal; Green Tourism Vs Radikalisasi Etika Lingkungan

etika lingkungan

source: www.pexels.com/@markusspiske

“Capitalism, far from affording “privileges” to the middle classes, tends to degrade them more abjectly than any other stratum in society. The system deploys its capacity for abundance to bring the petty bourgeois into complicity with his own oppression” – Murray Bookchin

Terdapat 199 negara yang berstatus darurat Covid-19 (corona virus disease 2019) di seantero dunia. Jumlah pasien positif Covid-19 pada tanggal 28 Maret 2020 terhitung 605.314 orang dengan korban jiwa sebesar 27.610 orang dan yang berhasil sembuh sejumlah 134.074 orang di seluruh dunia[1]. Hampir semua negara kewalahan mengatasi wabah Covid-19, tidak terkecuali negara super power seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Di Indonesia per-tanggal 5 April 2020 terdapat sebanyak 2.092 orang yang positif menderita Covid-19, 150 orang sembuh, dan 191 orang meninggal[2]. Sedangkan 4 April 2020, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa terdapat 16 dokter meninggal karena tertular Covid-19[3]. Oleh karena itu, dampak penyebaran Covid-19 yang berakibat fatal pada kematian manusia harus menjadi objek rumusan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meminimalisasi jatuhnya korban jiwa. Tidak hanya korban jiwa, pemerintah harus mengorganisasi keputusan otoritatif untuk mengintervensi ekonomi warga negara yang mengalami penurunan daya beli, kebangkrutan ekonomi mikro dan menengah serta kelaparan akibat kesulitan mengakses bahan makanan.

Tingginya fatality rate dan meningkatnya eskalasi wabah Covid-19 di Indonesia selama 3 (tiga) minggu terakhir, membuat banyak pihak menganggap pemerintah Indonesia tidak siap dan kurang transparan dalam mengendalikan wabah Covid-19 yang mulai merebak sejak awal bulan Maret 2020. Bahkan sebelum kasus Covid-19 terkonfirmasi, respon Indonesia melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sangat kontroversial dan mengkhawatirkan, terkesan meremehkan, anti intelektual dan tidak menggambarkan kemampuan berpikir strategis Pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Benjamin Bland salah satu peneliti sekaligus Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, lembaga think thank Australia, hal yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan terkait wabah Covid-19 memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi minim berpikir strategis[4].

Oleh karena itu, jika merujuk pada terminologi Administrasi Publik, kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah melalu proses politik kekuasaan,  terlebih harus bersentuhan langsung dengan rakyat (populis). Pun, civil society (warga) harus berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara misalnya merekomendasikan ide inovasi publik kepada pemerintah. Sehingga, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat merumuskan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Persis seperti realitas ideal penyelesaian pandemi akibat Covid-19.

Membaca Glitung Go Green (3G)[5] adalah upaya membaca tuntas solusi teknis untuk merevitalisasi persoalan ekologi perkotaan. Kendati sadar bahwa Administrasi Publik sarat akan fungsi yang, misalnya, dekat dengan proses membuat hingga melaksanakan ragam kebijakan publik. Justru terkadang menjadi sangat kontradiktif karena acap menimbulkan permasalahan paradoks dengan lingkungan. Sebab, proses formulasi kebijakan senantiasa dekat dengan agenda pembangunan. Secara ekologis, agenda pembangunan inheren dengan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Maka, jika ingin mengambil posisi sebagai radical ecology, argumen yang akan diucapkan adalah: manusia purba justru lebih baik dari manusia modern.

Pemerintahan Jokowi-JK dalam program kerja pembangunan yang diterjemahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)[6], sedang menggalakan bentuk pembangunan infrastruktur (sosial-ekonomi) masif agar mampu berkompetisi dalam pasar bebas global. Sehingga, argumentasi yang kerap diperbincangkan presiden hanya selesai pada proses politik semata. Tema lingkungan tidak lagi menjadi diskursus dalam perbincangan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kekuatan pikiran yang komperhensif guna menemukan alternatif pembangunan perkotaan, atau pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah baru yang berwawasan ekologi.

Seperti inovasi Gintung Go Green (3G) di Malang, pemerintah (Administrasi Publik) harus mampu mendistribusikan program hijau serupa ke semua sektor ruang-ruang perkotaan di Indonesia. Sebab, hingar-bingar ruang perkotaan kian hari kian tidak bersahabat lingkungan. Besarnya skala-produksi industri kota, tingginya kuantitas trasnsportasi penghasil karbon, dan menyempitnya ruang terbuka hijau, menyebabkan warga perkotaan kekurangan akses terhadap udara bersih. Oleh karena itu, akan menjadi sangat ideal jika pola Good Governance[7] pasca reformasi birokrasi dijadikan instrumen implementasi. Sebab, Good Governance telah memberi dalil bahwa kolaborasi antar pemerintah dan civil society akan berimplikasi pada efektifitas keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

Program etika lingkungan Glitung Go Green yang diinisiasi oleh Ir. H. Bambang Irianto yang adalah Ketua RW 23, berhasil menjadi gerakan sosial-ekologi inovatif untuk menjawab permasalahan mendasar wilayah ekologi perkotaan. 3G tidak hanya menjadi gerakan penghijauan lingkungan saja, namun berhasil bertransformasi menjadi ekonomi hijau. sehingga, 3G mampu berkontribusi memperkaya aspek sosial-ekonomi warga setempat.

Dalam pelaksanaanya pemerintahan desa setempat menggunakan hak otoritatif untuk mengupayakan warga agar memiliki tanaman hijau pada tiap-tiap rumah. Bahkan, dalam film dokumenter berdurasi relatif panjang yang ditayangkan oleh Catur Wulandari saat berlangsungnya kelas untuk mata kuliah Analisis Administrasi Publik. Saya menemukan titik ekstim dari antagonisme postif yang diucapkan oleh Ketua RW 23, ‘’tanaman hijau adalah sebagai syarat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan, jika tidak memiliki tanaman hijau, maka tidak akan ada layanan administrasi untuk yang bersangkutan.’’. bahkan, pihak RW bersedia membelikan tanaman hijau kepada warga yang tidak memiliki bea. Namun, dengan konsekuensi berkewajiban untuk merawat tanaman tersebut.

Adanya ancaman administratif oleh RW, tidak menjadi soal krusial warga untuk tidak menanam. Dengan atau tanpa peraturan, seharusnya tanaman hijau tetap harus diselenggarakan. Sebab, bumi punya hak untuk tetap hijau, tidak gundul. Selain itu, kesadaran warga justru hadir secara alamiah yang disebabkan oleh adanya kegelisahan kolektif tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. tentu akibat adanya penghancuran ekosistem yang simultan dan pemanasan global.

Glatung Go Green menjadi aktivitas swadaya ekologi-sosial-ekonomi warga setempat yang secara sporadis berhasil memproduksi: harmonisasi sosial, romantisme, dan kerukunan. Agenda diskusi menjadi gelar hajat pertukaran wacana guna pengembangan inovasi dalam aspek yang lebih luar, serta menginformasikan eksistensi 3G ke samudra khalayak. Tak ayal jika kemudian 3G mendapatkan penghargaan Internasional, menjadi destinasi kampung pariwisata modern, role model style dan potensi unik local wisdom.

Peranan pembagian kerja Warga Gintung dalam mengelola Go Green dilakukan secara swa-kelola (gotong royong). Warga tidak hanya merawat tanaman hijau hingga tampak indah saja, namun juga merambah ke tanaman yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Bercocok tanam sayuran, buah, dan pangan, hingga bercocok tanam dengan cara yang non-konvensional; hidroponik. Maka, dari kampung yang tadinya kumuh (secara ekologis) dan memiliki kompleksitas masalah sosial-ekonomi, kini berhasil menjadi asri, produktif, dan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi warga.

Seperti yang berlangsung di Glintung, yang terjadi di Jambi justru sebaliknya. Belakangan media elektronik gencar memberitakan masalah kebakaran hutan yang menerpa banyak kabupaten di Provinsi Jambi. Isu kebakaran sebagai salah satu cara deforestasi hutan telah menjadi isu rutin yang menyebabkan terjadinya dampak negatif dalam ruang sosial-ekonomi serta ekologi masyarakat. Pembakaran hutan diasumsikan sebagai cara yang efektif untuk kebutuhan pembukaan lahan baru. Pun, anggaran yang dikeluarkan tentunya relatif murah ketimbang harus menggunakan alat-alat berat prosesi penebangan. Sayangnya, para pembakar hutan dan birokrat melihat fenomena di atas hanya sebagai sumber keuntungan semata. Tidak lebih dari itu, mereka melupakan persoalan kemanusiaan dan kerusakan alam (ekologi-sosial) atas terjadinya pembakaran hutan.

Seolah-olah asap padat pencemar udara sehat telah menjadi ancaman permanen bagi masyarakat. Namun, pemerintah justru memiliki kecendrungan tidak mampu mengantisipasi, atau setidaknya melakukan pencegahan pembakaran hutan. penulis meyakini bahwa belum ada pembangunan dan proses internalisasi kesadaran kritis yang berwawasan lingkungan hidup dalam kerangka berpikir permerintah Provinsi Jambi.

Ekologi-sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik yang bersifat adaptif antara lingkungan alamiah dan sosial. Oleh karena itu, ekologi-sosial merupakan relasi yang sarat akan manusia (masyarakat) dan lingkungan hidup, di mana masyarakat harus menyesuaikan sikap dan prilaku pada alam guna mempertahankan keberlangsungan penghidupan mereka: ketika menebang harus menanam, menjauhi cara-cara instan seperti pembakaran untuk pembukaan lahan baru, sehingga tidak berdampak pada kerusakan alam, khususnya pencemaran udara.

Pembahasan

Sumber daya Aparatur Negara merupakan bagian paling absurd. Ia acapkali berakhir dengan meninggalkan perselisihan argumentasi yang eksistensial: antara yang paradoks dan yang tidak paradoks. Sebab mereka (Aparatur Negara) bertugas sebagai administator guna menjalankan fungsi-tugas pelayanan publik. Maka, dalam term kebijakan publik pasca reformasi birokrasi, Aparatur Negara dituntut mampu mendistrubusikan jenis pelayanan yang adil: responsif, akuntabel, dan transparan.

Namun, dunia tidak lagi terpaku pada perbincangan tentang sistem administrasi, pelayanan publik, atau kebijakan publik. Karena dalam reformasi birokrasi, yang paling fundamental dan sangat penting untuk diucapkan adalah sejauh mana aparatur negara memiliki pengetahuan tentang etika lingkungan dan sumber daya berwawasan ekologi. Sehingga, mereka sebagai penyedia layanan publik mampu menjadi administrator yang, misalnya, tidak hanya adil terhadap manusia sebagai subjek hukum, tapi menjadi adil pula terhadap hak-hak lingkungan. Maka, yang harus dan wajib diucapkan oleh semua staekholder adalah: apakah kamu berbicara tentang etika lingkungan?

Menurut Yukio Aoshima (Prof. Ir. Eko Budiharjo, 2015) masyarakat dan pemerintah berwawasan ekologi sebagai masyarakat yang peduli terhadap udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan hijau dan karunia-karunia alam lainya. Namun, dalam kasus pembakaran hutan yang terjadi berulang-ulang di Jambi, mengindikasikan bahwa masyarakat dan pemerintah memiliki kencendrungan apatis terhadap persoalan lingkungan. Walaupun pasca pembakaran, saat berlangsungnya pencemaran udara, masyarakat tersadarkan oleh asap yang ternyata mengancam keberlangsungan hidup mereka: menghambat mobilitas sosial, mobilitas ekonomi hingga kebudayaan dan kebiasaan bertradisi masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya, seperti di Malang, masyarkat dan pemerintah Provinsi Jambi terlebih harus memiliki kesadaran kritis berwawasan ekologi. Kendati sadar bahwa pembakaran hutan dinilai merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat, maka diperlukan adanya aksi-aksi preventif dan persuasif untuk mengkampanyekan lingkungan hijau sehat.

Tentunya dibutuhkan peran penting masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan yang berbentuk pemberian pendidikan berwawasan lingkungan. Tidak hanya memberikan pemberdayaan untuk menginformasikan hal-hal yang, misalnya, membedakan sampah organik dan non-organik dan buanglah sampah pada tempatnya. Pun, harus pada permasalahan yang lebih mendasar: membangun kesadaran masyarakat dan tentang pembakaran hutan yang secara langsung berdampak pada aktivitas lini sektoral (sosial, ekonomi, budaya).

Menurut Edward Newman dan Glen Paolleto, ada 4 tipe isu pelaksanaan ekologi (Takashi Inoguchi, 2015): Pertama, kemitraan diantara tokoh dan kelompok-kelompok, yang, misalnya, menyeimbangangkan udang-undang dan ordonasi ‘’atas-bawah’’, dan prakarsa masyarakat dan swasta ‘’bawah-atas’’. Serta membutuhkan prakarsa kolaboratif serta pembagian tugas kepada tokoh-tokoh masyarakat.

Kedua, pelibatan warga negara dalam pembuatan rumusan kebijakan dan merupakan tokoh-tokoh penting dalam meralat (rectifying) masalah lingkungan dan membuat prakarsa tersebut bisa dilaksanakan. Pertumbuhan kelompok civil society juga menyoroti proses desentralisasi, begitu juga dengan peningkatan relevansi terhadap solusi yang didasarkan pada masyarakat dan lokal.

Ketiga, tema ‘’stakeholding’’ menekankan pada pengelolaan lingkungan, melalui partisipasi yang lebih luas merumuskan kebijakan perumusan prakarsa. Sebagai akibat dari etos kemitraan, stakeholding menyatakan secara langsung sebuah kesatuan tujuan di dalam masyarakat dan di antara warga negara dan kelompok-kelompok lain. Setiap orang memiliki patokan mengenai kualitas lingkungan dan merupakan sesuatu yang logis untuk belerja dalam kerja sama. Dalam kerangka komunitarian, untuk kepentingan yang berkelanjutan.

Keempat, pendekatan inovatif terhadap pemecahan masalah telah menjadi inti kemajuan lingkungan perkotaan pada tahun-tahun belakangan ini. Berharap pasar bekerja untuk kepentingan lingkungan, mengubah prilaku dalam berkonsumsi, dan senantiasa menjaga lingkungan hidup. Jika diasumsikan, kota adalah pusat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan menjadi katalistator pambangunan infrastruktur (ekonomi-sosial-budaya) dan suprastruktur (politik). Maka, para pejabat pemerintah harus dan wajib memperhatikan keberlangsungan hak-hak lingkungan hidup.

Namun, kota bukanlah keniscayaan absolut untuk menjaga stabilitas lingkungan. Alih-alih program pemerintah selalu berorientasi pada pembangunan fisik yang memperhatikan etika lingkungan, secara praksis, justru tidak mampu mendistrubusikan keadilan kepada lingkungan hidup itu sendiri.

Etika Lingkungan Aparatur Negara di Jambi

Dalam artikel ini penulis akan terfokus pada hal-hal yang luput dari perbincangan publik, yaitu tentang inovasi etika lingkungan dengan kaitannya yang paling krusial: kerja administrasi publik. Pun, upaya untuk mambangun pendidikan dan kesadaran umum berwawasasn ekologis pada aparatur organisasi publik, konsep dan peradaban perkotaan berwawasan ekologis, serta keterlibatan perempuan sebagai ‘’ibu bumi’’ yang sebenarnya lebih dekat dengan nilai-nilai ekologis.

Dalam Etika Administrasi Negara (Wahyudi Kumorotomo, 2015) dijelaskan beberapa aspek rasional etika aparatur administrasi yang diamanahkan untuk memperhatikan masalah lingkungan yang, misalnya, para birokrat memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sehat. Para birokrat memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menentukan pengaturan proyek-proyek industri, pembukaan lahan baru, serta memberikan sanksi –sanksi kepada para pencemar lingkungan, sayangnya, masih banyak para birokrat yang kurang memperhatikan masalah-masalah lingkungan atau silau terhadap kepentingan-kepentingan pemodal.

Diskursus tentang permasalahan lingkungan hidup di Kota Jambi tidak pernah absen dari perbincangan publik. Seperti kasus pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar, serta alih fungsi wilayah konservasi menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. Jika merujuk pada basis filosofi Enviormental Ethic, secara ekonomi misalnya, AMDAL diadakan memang untuk mempermudah eksplorasi. Tapi secara ekologi, AMDAL ditujukan justru untuk menghalang adanya eksplorasi. Maka, terjadi kontradiksi argumen dalam filosofi lingkungan hidup. Rasionalisasinya sederhana sekali, kendati sadar bahwa pembangunan senantiasa berimplikasi baik pada pertumbuhan ekonomi, namun, justru akan menjadi buruk terhadap dampak ekologi.

Oleh karena itu, internalisasi informasi tentang etika lingkungan yang menjadi pusat perhatian dunia hari ini, harus mampu diperbincangkan oleh semua pihak. Dengan kerangka semacam itu tentu akan muncul upaya untuk meng-aktif-kan kritisme terhadap persoalan lingkungan yang acapkali menjadi sesuatu yang terlupakan. Sehingga, proses politik kebijakan yang berfungsi untuk mendistribusikan keadilan akan benar-benar tercapai. Terhindar dari pembangunan yang merusak dan kecendrungan tidak berwawasan ekologi.

Oleh karena itu, sistem yang telah maju memiliki kemampuan mengubah lingkungan yang lebih baik. Kemampuannya yang besar dan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meinggalkan pertentangan terhadap sektor ekologi. Selain itu, pengendalian masalah lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya masing-masing dengan dibantu oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Etika Lingkungan Aparatur Negara di Malang

Seperti Fred W. Riggs (Administrasi Pembangunan, 1986), adalah sistem administrasi yang lebih maju yang mampu mengatasi berbagai hambatan lingkungan dengan lebih efektif. Artinya, ketika suatu lingkungan memiliki masalah yang sukar dipecahkan. Sistem administrasi yang kurang maju akan kualahan untuk menanganinya.  Karenanya pula variabel-variabel lingkungan akan menentukan besarnya nasib dari baik buruknya sistem tersebut.

Pernyataan Riggs sangat relevan dengan program yang berhasil diinisiasi Warga Glintung, yaitu: kampung konservasi air. Walau hanya terpaku pada penyelesaian banjir, mereka mampu mengatasi persoalan banjir setidaknya di kampung mereka sendiri. Saya berasumsi, jika inovasi teknologi penampungan air semacam ini dibuat di tiap kampung-kampung kota besar rawan banjir seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jambi, Palembang, maka akan meminimalisir terjadinya potensi banjir lokal yang berdampak pada terhambatnya stabilitas lini sektoral dan mobilitas massa. Bisa disimpulkan bahwa pemerintahan terkecil dari struktur hirarki Negara, RW. Mampu menjalankan fungsi administrasi prima yang dikarenakan penggunaan teknologi pencegah banjir. Selain itu, air tanah hasil endapan hujan dapat digunakan warga sebagai penyiram tanaman-tanaman. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Mochammad Bisri berkata:

’Glintung Go Green ini merupakan salah satu kampung di wilayah perkotaan yang berhasil mengatasi banjir di wilayahnya sendiri’’ (Artikel glingtunggogreen.com: Seminar Kampung Konservasi Air, 14 Mei 2017)

Vitalisme[8] (Wahyudi Kumorotomo, 2015,) berpendapat bahwa prilaku yang baik ialah prilaku yang menambah daya hidup, sedangkan prilaku yang buruk adalah yang merusak daya hidup. Oleh karena itu, logika ekologi memberikan perspektif natural-nya kepada manusia untuk membangun relasi material yang melepaskan hirarki siapa mendominasi siapa antara alam dan manusia. Sehingga, alam sebagai tempat manusia tinggal tetap lestari dan berdampak positif bagi kehidupan manusia. Menurut Yukio Aoshima (Prof. Ir. Eko Budiharjo, 2015)[9] masyarakat dan pemerintah berwawasan ekologi sebagai masyarakat yang peduli terhadap udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan hijau dan karunia-karunia alam lainya. Dengan itu, alam akan menjadi partner penghidupan manusia. Namun jika manusia berbuat sebaliknya. Maka alam akan menjadi ancaman marabahaya.

Yang menarik adalah Sistem administrasi RW 23 sebagai sistem administrasi yang berwawasan ekologi menjadi contoh konkrit bahwa aktivitas ekologi-sosial-ekonomi manusia bisa ditopang oleh alam. Maka, pengelolaan lingkungan berbasis ekologi musti menjadi program utama pemerintah tiap daerah.

Dalam Etika Administrasi Negara (Wahyudi Kumorotomo, 2015) dijelaskan beberapa aspek rasional etika aparatur administrasi yang diamanahkan untuk memperhatikan masalah lingkungan yang, misalnya, para birokrat memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sehat. Para birokrat memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menentukan pengaturan proyek-proyek industri, pembukaan lahan baru, serta memberikan sanksi–sanksi kepada para pencemar lingkungan. Sayangnya, masih banyak para birokrat yang kurang memperhatikan masalah-masalah lingkungan atau silau terhadap kepentingan-kepentingan pemodal.

Civil Society

‘’pertama, pembangunan yang menuntut partisipasi warga adalah model paling mutakhir yang diajukan para ahli. Kedua, gerakan pembangunan harus tumbuh dari bawah. Ketiga, tidak menjadikan dana sebagai penghambat” (artikel glintunggogreen.com: model pembangunan pertanian, bagian 2)

Jika ingin menggunakan dalil yang lebih kritis, kita bisa menganalisis secara verbatim di atas dengan berkembangnya proyek demokratisasi, bahwa masyarakat adalah bukan objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Maka, pembentukan organisasi-organisasi publik non-pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya mengelola lingkungan perkotaan. Menurut Edward Newman dan Glen paolleto (Takashi Inoguchi, 2015) pelibatan warga negara dalam pembuatan rumusan kebijakan merupakan hal penting dalam meralat (rectifying) masalah lingkungan dan membuat prakarsa tersebut bisa lebih muda dilaksanakan. Pertumbuhan kelompok civil society juga menyoroti proses desentralisasi, begitu juga dengan peningkatan relevansi terhadap solusi yang didasarkan pada masyarakat dan lokal.

Pertama, jika melihat otoritas kepemimpinan Pak Bambang, ia menggunakan pola yang sangat transformasional dalam mengatur, mengelola, dan memimpin organisasi di Glintung Go Green, ia menolak pola transaksional serupa organisasi privat yang cendrung kaku dan otoriter. Pak Bambang meyakini betul bahwa kekuatan Glitung Go Green terletak pada partisipasi (soliditas dan solidaritas) massa warga. Kedua,  skema struktur bekerja bottom-up, bukan top-down. Segala proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, selain itu, terdapat ruang terbuka untuk merekomendasikan ide-gagasan dari bawah, transparansi pengelolaan kooperasi, dan hubungan kerja yang horizontal atau non-hirarkis. Ketiga, kekuatan ekonomi mandiri warga melalui bisnis hijau merupakan titik balik arus perputaran modal ekologi di Glitung Go Greeen. Pasalnya, mereka hendak menghilangkan ketergantungan terhadap dana sosial dari pemerintah atau swasta. Komunalitas menjadi hal paling unik dalam keberlangsungan kerja warga pengelolaan Glitung Go Green.

New Normal

Pengertian ini membantu kita melakukan analisis antara hubungan tindakan individu dengan kolektif dalam kaitan struktur yang ada maka jika kita menggunakan pemikiran dan perspektif Paul Recouir,  dalam etika politik terkandung 3 (tiga) tuntutan dalam suasana uregensi, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan dan ketiga, membangun institusi-institusi yang adil.

Ketiga tuntutan di atas adalah hubungan korelasi yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa terwujud tanpa menerima pluralisitas dan berada dalam wadah lembaga-lembaga atau institusi yang adil.   Hidup baik adalah cita-cita kebebasan yang lahir dari institusi yang adil untuk menghindar warga negaranya melakukan hal-hal yang dapat merugikan kelompok lainnya.

Kebebasan merupakan syarat fisik,  sosial dan politik berperan aktif agar kebebasan dapat diwujudkan secara konkrit,  atau biasa disebut oleh klayak umum (Democratie Liberties) yang biasa kita temukan dalam kebebasan pers, kebebasan berserikat/berkumpul, kebebasan berpendapat dan kebebasan lainnya.

Sejatinya etika politik sangat erat kaitan dengan perilaku individual sekaligus  kolektif (etika sosial) dan dalam etika individual pandangan seseorang dapat langsung diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Itu sebabnya politik dapat disebut sebagai seni, sebab ia membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan pandangan persuasi bukan dengan manipulasi,  kebohongan dan kekerasan.

Etika politik akan menjalankan perannya untuk melakukan kritis terhadap manipulasi, kebohongan, kekerasan pelanggaran nilai-nilai kebebasan bahkan HAM. Dalam situasi ini (Covid-19), institusi-institusi dituntut bertindak adil jauhkan kejahatan-kejahatan individual, kolektif yang akan meninggalkan noda, dosa dan merasa bersalah. Rakyat tidak akan pernah lupa,  sejarah tetap mencatat karena kejahatan suatu yang merugikan yang datang dari luar,  institusi-institusi dengan cara magis menimpa dan mencemarkan manusia.

Tuntutan hidup yang baik untuk bersama menempatkan etika di atas dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga,  karena politikus yang baik adalah politikus yang jujur, baik dan integritas. Politikus tipe di atas adalah negarawan yang punya keutamaan dan kemandirian moral.

Dalam sejarah Filsafat Politik,  Sokrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dipahami sebagai seni yang sopan dan lembut.  Dari apa yang diuraikan di atas maka segala pembahasan dapat dianalisis dan kesimpulan bermuara kepada poltik adalah pertarungan kekuatan,  filsafat dan etika politik sebagai dunia yang ideal yang tidak mencerminkan politik  yang keras itu. Filsafat politik hanya sebuah angan-angan sementara praktek politik tetap terus menari-nari dalam sebuah kepentingan. Maka, ada beberapa hal yang menjadi krusial untuk diperhatikan dalam masa New Normal ini, antara lain:

Pendidikan dan Kesadaran Umum

Pembangunan berkelanjutan kota memiliki persyaratan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, di semua tingkat, oleh semua golongan kelas masyarakat. Tidak boleh terjadi diskriminasi sosial yang mengko-optasikan hak-hak warga lokal, tidak boleh adanya marjinalisasi, serta melepaskan dominasi laki-laki terhadap kehendak bebas perempuan, hingga menghilangkan politik rasial antar ras dan suku negara.

Kesadaran umum adalah kesadaran massa, di mana warga mememiliki hubungan kolektif yang saling berpengaruh dan berkaitan dalam satu kesatuan, khusunya dalam memandang ruang perkotaan yang homogen. Menciptakan keindahan, bersolidaritas, mengurangi konsumerisme yang konsumtif, meminimalisir tingkat produksi yang berlebihan, mengurangi kelebihan kapasitas sampah dan limbah, sehingga tercipta kondisi lingkungan yang sehat.

Pembangunan berkelanjutan harus diiringi dengan pendidikan ekologis yang bersifat inklusif. Namun, tidak terbatas oleh pendidikan ekologis saja, atau pemberdayaan perempuan dan anak untuk aktif terlibat mengambil keputusan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan, atau penyadaran dalam melepaskan inferioritas keterasingan warga pinggiran dalam ruang perkotaan yang menolak perusakan lingkungan. Lebihnya, pendidikan harus mampu menjadi gerbang antar disiplin keilmuan dan setelahnya menggabungkan dimensi seluruh ilmu pengetahuan untuk keberlangsungan kota yang manusiawi dan bersahabat lingkungan, berwawasan feminitas dan berkemanusian. Selain itu pula, pendidikan moral lingkungan perlu dilakukan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran umum untuk senantiasa menjaga irasionalitas lingkungan dari perusakan dan perampasan ruang hidup secara simultan. Sebab, etika adalah reduksi prilaku manusia, dan moral adalah hakikat nilai kemanusian manusia. Maka, di luar dari pelatihan dan penyadaran serta pendidikan wawasan ekologi, para warga kota harus memiliki moral value yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan keberlangsungan hidup sehat warga perkotaan.

Konsep dan Peradaban dari Inovasi Masyarakat Bewawasan Ekologi

Kota merupakan sebuah ekosistem sosial-ekonomi dari manusia yang dinamis dan kompleks. Jika masyarakat ekologi hadir di ruang Kota Jambi, permasalahan mendasar tentang ekologi mungkin akan teratasi. Seperti kaleidoskop inovasi untuk kota, inovasi merupakan sebuah penghancuran yang kreatif. Ini merupakan proses yang mencakup penemuan di satu sisi, dan transformasi di sisi yang lain. Prinsip, gagasan, dan pengelolaan dunia yang lama telah mati, sementara yang baru sudah lahir. Inovasi meliputi perubahan yang dramatis dan saksama yang membuka horizon kemampuan dan restrukturisasi organisasi yang katalis yang memperkenankan produk, konsep, gagasan baru agar menghasilkan trasfotmasi yang diinginkan.

Inovasi dan berkelanjutan berbagi hasrat imortalitas, sebuah pencarian kesempurnaan. Dengan globalisasi yang mengalami kemajuan, perubahan di bidang ekonomi dapat memajukan serta mematikan lingkungan hidup. Berkelanjutan menuntut kelihaian dalam memaksimalkan lingkungan, perubahan, dan keterampilan yang minimal.
Memperbaiki kinerja lingkungan kota membutuhkan instrumen dan peralatan manajemen baru.

Hal ini mencakup akutansi dan laporan yang bersinambungan, indikator, penelitian lingkungan yang strategis, serta audit ekologi. Audit lingkungan pada sektor publik dan terutaman dikalangan penguasa lokal baru merupakan fenomena yang meluas secara cepat dan memiliki dampak yang penting. Pemerintah kota dan perusahaan menerima macam-macam metodologi audit lingkungan.

Partisipasi Aktif Ekonomi-Politik Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan

perempuan terlebih dahulu harus menyadari dirinya sebagai entitas yang mampu berkompetisi, menjadi partisipan dalam segala lini. Pun, pemerintah harus melepaskan struktur-hirarkis dan subordinasi yang diskriminatif dalam pola pemberdayaan perempuan dan memberikan kesempatan yang sama pada mereka dalam keterlibatanya di sektor politik dan ekonomi. Sehingga, perempuan berani mengambil peran untuk masuk ke dalam wilayah yang lebih serius lagi. Dengan itu, perempuan tidak akan merasa inferior atau teralienasi dalam relasi ekonomi-politik. Sehingga, perempuan memiliki hak maksimal untuk turut terlibat mengelola ekologi dari antagonisme pembangunan.

Namun, pemerintah tidak memanifestasikan pemberdayaanya dalam konteks pemberian pendidikan pencerdasan ekologi-politik kepada perempuan. Atau apakah akses perempuan pada politik menjadi sulit karena berbagai macam alasan materil dan non-materil yang membuat mereka akhirnya teralienasi dari upaya untuk merawat keberlangsungan ekologi?

Rendahnya partisipasi aktif perempuan dalam dunia organisasi publik, mengharuskan mereka tetap berada dalam ruang domestik. apakah perempuan tidak memiliki peluang untuk terlibat mengambil keputusan dan menjalankan administrasi? Lantas, latar belakang seperti apa yang mempengaruhi rendahnya presentase perempuan dalam dunia organisasi publik. Pendidikankah atau kesadaran ekologi?

Jika benar demikian, artinya perempuan tidak mampu menyejahterakaan dirinya secara otonom pada sektor publik. Tetap saja akan tersubordinasi oleh kerja-kerja domestik, sehingga mereka tidak mampu berperan aktif membangun infrastruktur. kalau begitu, apalagi terlibat dalam membangun suprastruktur. Tapi jika harus berpikir melalui spektrum ideologis, penulis berkeyakinan bahwa dalam masyarakat kapitalisme, jika tidak ada yang dapat di jual di luar kemampuan fisiknya sebagai perempuan, ia tidak akan mampu berkompetisi dengan pasar. Dalam hal ini memang perlu upaya lebih dari Pemerintah untuk mendorong peran dan partisipasi perempuan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan sehingga optimalisasi inovasi berwawasan lingkungan perempuan Kota Jambi secara kritis belum mampu dengan sadar memahami dirinya sebagai entitas yang seharusnya mampu berkompetisi dalam dunia politik atau secara implisif organisasi publik.

Terlihat jelas bagaimana tidak berdayanya perempuan untuk melibatkan dirinya dalam sektor suprastruktur. Sehingga dapat di tarik sebuah simpulan yang mungkin terburu-buru: pertama, kurangnya kesadaran politik mereka untuk mengakses sumber daya. Kedua, atas ketidaksadaran politik akhirnya mereka tidak dapat menciptakan peluang untuk berperan aktif terlibat mengambil keputusan dalam pengelolaan etika lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan hak-hak setara yang berkeadilan kepada perempuan dalam konteks ekonomi dan politik. Sehingga aktivisme pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berbentuk pelatihan-pelatihan yang erat kaitanya dengan urusan dapur semata, atau mengarahkan mereka (perempuan) mengorganisir dirinya untuk non-empati pada kerusakan lingkungan. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menciptakan kesadaran kritis perempuan, khususnya di Jambi, supaya tidak lagi terkungkung pada nilai-nilai patriarkis.

Penutup

Dengan demikian, yang kita perlukan adalah suatu sikap yang meilihat masalah-masalah lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Alangkah naifnya jika pemerintah dan warga negara-negara di Barat mampu bersikap adil kepada lingkungan, sedangkan kita justru terus saja menghancurkan dan mengeksploitasinya. Perubahan sikap berwaasan ekologi akan sarat dengan eksistensi moral para pemerintah dan komitmen semua unusr untuk bersama-sama memperhatikan etika lingkungan. Bukan, bukan kemudian etika lingkungan berupaya untuk anti terhadap pembangunan. Etika lingkungan bertujuan mengedukasi semua pihak tentang pembangunan yang berwawasan ekolgis.

Oleh karena itu, persoalan yang timbul dan menonjol dalam era-globalisasi adalah stabilisasi ekologi. Sebab, perebutan sumber daya yang semakin masif digalakkan oleh pemodal senantiasa berakhir dengan penguasaan ‘brutal’ alam oleh manusia. Sehingga, dibutuhkan upaya preventif pemerintah berwawasan ekologi untuk mengantisipasi kerucakan lingkungan, privatisasi berskala besar, pembangunan industri pencemar ruang hidup, dan lain-lainnya.

Secara teknis, idealitas pembangunan (eksploitasi) harus mengedepankan cara-cara yang tanpa merusak habitat, tidak menggangu satwa, dan tumbuhan liar sebagai plasma nuthhfah, serta melestarikan segala sesuatu yang tercipta di bumi yang terasa semakin kacau ini.

Daftar Pustaka.

Administrasi Negara, 2015, Jakarta, Rajawali Pers

Brayant Corlalie, Manajemen Pembangunan, 1987, Jakarta, LP3ES
Inovasi: Peduli Lingkungan, Edisi No.3/Desember 2006, Jakarta, LIPI

Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2015, Jakarta, Rajawali Pers
Riggs Fred, Administrasi Pembangunan, 1971, Jakarta, Rajawali
Takashi Inoguchi & Edward Newman, Kota dan Lingkungan, 2003, Jakarta, LP3ES



[1] Lihat, https://www.worldometers.info/coronavirus/

[2] Lihat, https://www.covid19.go.id/

[3] Lihat, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4965010/idi-kembali-laporkan-tiga-dokter-meninggal-terkaitvirus-corona

[4] Lihat, Benjamin Bland. Indonesia: Covid 19 Crisis Reveals Cracks in Jokowi’s Ad Hoc. The Intrepreter, media Lowy Institute. (Online : https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-covid-19-crisis-reveals-cracks-jokowi-s-ad-hoc-politics)

[5] Swa informasi resmi terkait Glitung Go Green dapat diakses melalui Glitunggogreen.com

[6] Dapat diakses melalui www.bappenas.go.id

[7] Menurut World Bank Good Governance adalah manajemen pembangunan yang solid dan demokratis

[8] Vita berarti kehidupan

[9] Dikutip dalam pengantar buku Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi

About the author

Krisnaldo Triguswinri
Krisnaldo Triguswinri
Mahasiswa Pascasarjana

Lahir di Jambi, Sumatra, pada 24 Oktober 1996. Menempuh pendidikan pascasarjana di Daparteman Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang. Memiliki ketertarikan pada bidang kajian filsafat politik, kebijakan publik, ekonomi-politik, feminisme, dan gerakan sosial. Mengagumi para pemikir the new left: dari Alain Badiou, Michel Foucault hingga Slavoj Zizek. Mencintai intelektual critical discourse dari Frankfurt School hingga Mazhab Cambridge.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *