Bagaimana Penerapan Pancasila di Indonesia Dewasa Ini?

Penerapan Pancasila

Pancasila adalah lima dasar negara Indonesia yang merupakan landasan Ideologi dan arah pandangan bangsa. Pancasila terbentuk pada bulan-bulan menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Cikal bakalnya dibahas oleh BPUPKI yang merupakan badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan dibantu oleh Jepang yang telah menjanjikan akan memerdekakan Indonesia.  Ada tiga usulan yang diusulkan sebagai cikal bakal terbentuknya Pancasila, yaitu;

  1. Muh Yamin

Ia memberikan usulan dasar negara pada 29 Mei 1945 yang berisi:

  • Peri Kebangsaan
  • Peri Kemanusiaan
  • Peri ke-Tuhanan
  • Peri Kerakyatan
  • Kesejahteraan rakyat.

2. Mr. Soepomo

Ia mengusulkan 4 poin usulan dasar negara Indonesia pada 31 Mei 1945 yang berisi:

  • Kekeluargaan
  • Keseimbangan lahir dan batin
  • Musyawarah
  • Keadilan rakyat

3. Ir Soekarno

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pun memberikan usulan dasar negara, yang berisi:

  • Kebangsaan Indonesia
  • Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  • Mufakat atau Demokrasi
  • Kesejahteraan Sosial
  • Ketuhanan yang Maha Esa

Lalu pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan membuat piagam Jakarta yang merupakan hasil kajian rumusan  dasar negara, yang rumusannnya menjadi :

  • Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lalu dengan alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, yang mana berhubung di Indonesia pun terdapat keberagaman di antara masyarakatnya, sila pertama pun akhirnya diubah. Pada 18 Agustus 1945, PPKI badan yang dibentuk untuk menggantikan BPUPKI akhirnya mengesahkan Pancasila yang kita kenal hingga sekarang:

  • Ketuhanan yang maha esa.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5 dasar negara ini, yaitu Pancasila bukan hanya nilai yang cuma harus dihapalkan oleh kepala saja. Tapi diharapkan terwujud agar tercipta kehidupan warga negara yang tercermin pada semua sila tersebut.

Yaitu menciptakan kondisi kehidupan beragama yang lurus dan rukun, menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuat dan memperkokoh rasa persatuan antar seluruh suku, agama, dan seluruh rakyat dari golongan manapun dan menolak perpecahan bangsa dan negara.

Menciptakan kehidupan rakyat yang dipimpin oleh para penjabat-penjabat yang ditunjuk sebagai wakil rakyat, yang mana terpilih dan sah untuk melakukan permusyawaratan dalam menetapkan kebijakan yang hikmat dan bijaksana bertujuan demi kepentingan bersama. Menciptakan kondisi kehidupan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentunya jika semua itu tercapai, maka akan tercipta kehidupan negara yang ideal yang dicita-citakan para pendahulu bangsa. Dan saat ini pun tentunya akan tercipta kehidupan yang mensejahterakan masyarakat tanpa timbulnya perpecahan dan permusuhan, ataupun timbul rasa ketidakadilan bagi sebagian masyarakat.

Akan tetapi apakah 5 nilai dasar negara ini sudah benar-benar terwujud saat ini?

Penulis rasa belum, karena ada beberapa hal yang sering kita temui akhir-akhir ini disekitar kita, misalnya;

Perpecahan antar umat dan suku yang bersumber dari opini-opini liar Buzzerp yang bermotif politis, tentu saja hal ini telah menyalahi sila pertama dan kedua.

Korupsi dan kebijakan publik yang bahkan sering diprotes oleh pihak publik ataupun dari beberapa kalangan yang dinilai banyak kebijakan yang merugikan rakyat dan negara, nah hal ini tentunya menyalahi sila ke empat atau mungkin bisa sekaligus menyenggol ke sila ke dua.

Ketidakadilan penegakan hukum, yang mana sering ditemui kasus suap yang menimbulkan ketidakadilan penegakan hukum antara orang yang mempunyai kapital yang besar dan rakyat kecil yang termajinalkan, nah hal ini menyalahi sila ke lima dan kedua.

Misalnya saja kita sering menemui perbandingan yang jomplang, di mana biasanya kasus pencurian kecil seperti pencurian ayam/kayu ataupun tindak kejahatan yang lebih kecil lainnya, banyak dari mereka yang dihukum bahkan dengan hukuman lebih besar dari tindak korupsi ataupun pencurian uang negara dengan jumlah yang berkali lipat dari kasus kecil tersebut.

Deretan-deretan fenomena tadi adalah bukti bahwa Pancasila belum sepenuhnya berhasil diamalkan dan diwujudkan di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari rakyat biasa yang tak memiliki wewenang apa-apa, kita hanya bisa berdoa Get Well Soon untuk Indonesia.

Dasar negara adalah sebuah pondasi, jika pondasi saja belum benar, sulit membayangkan bangunan di atasnya akan bisa berdiri kokoh dari banyak guncangan dari internal atau eksternal.

Prof: Weka

About the author

Sarwo Edi
Sarwo Psyduck
Penulis Lepas

Hanya seorang random people yang melakukan random act.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *